$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

Popular$type=slider$m=0$rm=hide$cate=1$c=4

Dugaan Pelanggaran HAM Papua, Sampai Telinga PBB

Foto: Warga Papua Politik , Motoberita.com : - Diskusi Parlemen Inggris dan pemerintah, tentang Dugaan pelanggaran HAM yang terjadi d...


Foto: Warga Papua


Politik, Motoberita.com: -Diskusi Parlemen Inggris dan pemerintah, tentang Dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat, agar peringatkan Indonesia.

Selain mendiskusikan kekhawatiran konflik militer di dataran tinggi Papua, Parlemen Inggris juga membuka debat tentang inti masalah tentang sejarah, yang warga Papua katakan telah menggoyahkan legitimasi klaim kekuasan Indonesia di wilayah itu.

Robert Courts dari Partai Konservatif menyoroti bahwa warga Papua Barat juga memiliki hak, untuk menentukan nasib sendiri, layaknya seperti manusia lain.

"Namun, hal itu akan sulit disimpulkan, sebab dalam penyatuan daerah bekas jajahan Belanda itu, saat masuk ke dalam NKRI sekitar tahun 1960-an dulu, apakah telah dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi demokratis warga Papua Barat." Ungkapnya.

"Dalam 50 tahun terakhir, warga Papua Barat telah menderita pelanggaran HAM yang serius. Pelanggaran HAM itu termasuk, pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, kebebasan pers yang dihalangi, penangkapan yang tidak layak, dan bahkan kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan, seperti yang telah kita dengar.” Tambahnya.

Courts dan beberapa anggota Parlemen lainnya juga mengatakan, militer Indonesia di Papua telah lama melakukan tindakan yang melanggar HAM, dan berlangsung tanpa pengecekan.

Atau, jikapun menghadapi pengadilan militer, tidak ada transparansi apapun, yang membuat para korban penindasan masih menunggu ketidakpastian keadilan yang belum ditegakkan.

Anggota Serikat Demokratik, Jim Shannon, mengatakan Parlemen Inggris menggunakan debat itu, untuk berbicara atas nama orang-orang yang hak berpendapat mereka telah diambil.

“Kebrutalan pemerintah Indonesia dalam memburu kelompok separatis telah menciptakan kondisi, di mana siapapun yang mendukung kemerdekaan Papua bisa menjadi subyek pelanggaran HAM oleh polisi dan pasukan keamanan, termasuk pembunuhan yang tidak sesuai hukum, penyiksaan, dan pemukulan."Ujar Shannon.

"Itulah mengapa, hak kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai warga Papua Barat sangat dibatasi," tambahnya.

“Pembatasan media dan kebebasan berekspresi memastikan penindasan yang mengerikan terhadap warga Papua Barat terus berlangsung, jauh dari pengetahuan komunitas internasional."

"Saya tidak yakin bahwa kita, sebagai bagian dari komunitas internasional, bisa terus duduk tenang dan tidak melakukan apa-apa.” Imbuhnya.

Debat itu menyoroti konflik bersenjata di dataran tinggi Papua antara militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Papua Barat (TPPB).

Baru-baru ini militer Indonesia meningkatkan operasi-operasi mereka di area tersebut setelah TPPB membantai setidaknya 16 pekerja konstruksi Indonesia di wilayah Nudga bulan Desember lalu.

Sementara konflik terus berlanjut, dengan kekerasan berlangsung di sekitar Nduga, krisis kemanusiaan telah terjadi di wilayah terpencil ini.

Helen Goodman dari Partai Buruh juga mengkhawatiran, tentang para penduduk desa papua yang berada di tengah-tengah konflik.

Ia mengatakan, "Warga Papua Barat yang tidak bersalah jelas tidak mendapatkan perlindungan yang benar-benar mereka butuhkan," menurutnya.

"Mereka dianggap sebagai target yang sah oleh militer Indonesia. Saya ingin berbicara tentang penggunaan fosfor putih. Saya yakin penggunaan fosfor putih itu sama sekali tidak layak.” Jelas Helen.

Menteri Inggris untuk Asia dan Pasifik, Mark Field, merespons tentang tuduhan bahwa Indonesia menggunakan senjata kimia di konflik ini.

“Penyelidikan kita sendiri tidak menemukan klaim media, bahwa itu (fosfor putih) yang telah digunakan sebagai pelanggaran dari konvensi senjata kimia. Tapi saya akan lebih dari senang untuk memeriksa bukti tambahan lain.” Tandasnya.

Robert Courts mengatakan, "walaupun Indonesia adalah teman yang dekat dan penting, Inggris Raya sebaiknya menggunakan tekanan diplomatik terhadap Jakarta demi perbaikan HAM di Papua."

“Hal pertama yang saya minta kepada Menteri agar mempertimbangkan, untuk mendorong Kantor Komisi Tinggi HAM PBB agar mengunjungi Papua Barat."

"Hal ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang kontroversial, bahkan pada pertemuan di bulan Februari 2018 dengan Komisioner Tinggi PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein, Presiden Jokowi mengundang kantor itu untuk mengunjungi Papua Barat."

"Sayangnya, 15 bulan sejak saat itu, kunjungan masih juga belum dilakukan. Mantan Komisioner Tinggi PBB itu telah mengutarakan kekhawatirannya dalam laporannya di sesi ke-38 Dewan HAM PBB."

"Menteri mengatakan Inggris sedang membicarakan tentang kekhawatirannya ini dengan Jakarta."

“Ketika saya bertemu dengan duta besar (Indonesia) untuk London bulan Januari lalu, saya mengangkat isu ini, dan kekerasan yang sedang terjadi di Nduga,"

"Dimana kelompok bersenjata telah menyerang para pekerja, menyebabkan 19 kematian. Kami mendesak pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa semua respons keamanan diterapkan secara sepadan.”

"Menteri mengakui kekhawatiran para anggota Parlemen tentang Papua, termasuk sehubungan pembatasan kebebasan media dan penahanan tahanan politik di Papua, tapi mengatakan, ia merasa lebih tenang karena melihat langkah-langkah yang telah diambil Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengatasi hal ini."

"Secara garis besar, pemerintah Inggris tidak berencana untuk mengadvokasi referendum,  serta menentukan nasib sendiri yang baru untuk warga Papua Barat."

“Saya setuju bahwa Pepera adalah proses yang benar-benar tidak sempurna, tapi saya harus mengatakan, bahwa tidak ada keinginan komunitas internasional untuk membuka kembali pertanyaan itu. Inggris, bersama-sama dengan anggota PBB lainnya, mendukung kedaulatan teritorial Indonesia.” Jelas Court.

Field juga mengatakan, pemerintah akan terus mendukunng upaya Komisioner Tinggi HAM PBB saat ini, Michelle Bachelet dan para stafnya diminta untuk mengatur kunjungan ke Papua.

Ia juga berjanji kepada Parlemen Inggris untuk terus memantau secara dekat situasi di Papua.

loading...
Tap Logo to Follow Us
               
Name

Entertainment,14,Hukrim,16,Internasional,26,Lifestyle,24,Nasional,85,Sport,17,Teknologi,7,
ltr
item
motoberita: Dugaan Pelanggaran HAM Papua, Sampai Telinga PBB
Dugaan Pelanggaran HAM Papua, Sampai Telinga PBB
https://1.bp.blogspot.com/-PmQotxDMlTg/XQKr_X26vdI/AAAAAAAAANI/zlNBnqPGYj8fHvr1-F-orGJ85_YKS8FegCLcBGAs/s400/IMG_20190614_030000.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-PmQotxDMlTg/XQKr_X26vdI/AAAAAAAAANI/zlNBnqPGYj8fHvr1-F-orGJ85_YKS8FegCLcBGAs/s72-c/IMG_20190614_030000.JPG
motoberita
https://www.motoberita.com/2019/06/dugaan-ham-papua-sampai-ketelinga-pbb.html
https://www.motoberita.com/
https://www.motoberita.com/
https://www.motoberita.com/2019/06/dugaan-ham-papua-sampai-ketelinga-pbb.html
true
2069715259663126101
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANDA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy